Prabowo Subianto : Indonesia Akan Dikuasai Para Maling dan Asing
Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam orasi kampanye di Gelora Bung Karno (GBK), di Jakarta, Minggu (23/3/2014).
Menurut Prabowo, demokrasi di Tanah Air menggelisahkan dan sudah dalam tahap membahayakan. "Bahayanya sekarang, demokrasi ini hampir menjadi kleptokrasi. Tahu apa arti kleptokrasi. Klepto dari Yunani artinya maling. Krasi berkuasa. Jadi maling-maling ingin berkuasa di republik ini," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan, seharusnya kekuasaan tertinggi di Indonesia berada di tangan rakyat. "Demokrasi yang diartikan dalam bahasa Yunani adalah rakyat yang berkuasa. Kekuasan tertinggi di Indonesia berada di tangan rakyat. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada petani, tidak ada jenderal, semua sama," kata Prabowo.
Oleh sebab itu, Prabowo mengajak seluruh massa untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan legislatif (pileg) 9 April mendatang. Pemilu 9 April yang akan datang adalah hajat yang besar. Demokrasi para pemimpin bersaing dan saya katakan, persaingan itu baik, sehat kalau kita bersaing atas kejujuran dan kebenaran," tegas Prabowo.
Tetapi, kenyataannya sekarang ini, Indonesia yang berpenduduk 250 juta itu, mayoritas penduduknya miskin, dan bahkan 40 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan absolut. Sementara itu, kelompok Cina yang note bene, pendatang, menguasai 80 persen asset ekonomi Indonesia.
Di mana 10 orang terkaya di Indonesia, sebagian besar konglomerat Cina. Mereka menghisap darah bangsa Indonesia, bukan hanya sebagai parasit, tetapi sudah menjadi predator.
Sekarang kelompok Cina yang sudah menguasai asset ekonomi dan sumber daya alam Indonesia, dan termasuk sektor perbankan, dan seperti dikatakan oleh DR. Sri Bintang Pamungkas, kelompok Cina ingin menguasai kedaulatan politik, dan ikut dalam usaha-usaha pengambil alihah kekuasaan, melalui pemilu.
Sekarang ini, seperti Hary Tanoe yang menggunakan 'tunggangan' Partai Hanura, atau Rusni Kirana, 'bos' Lion Air, 'membeli PKB', dan langsung menjadi Wakil Ketua Umum. Rusdi Kirana berobsesi, ingin menjadi PKB menjadi kenderaan politiknya di tahun 2019 nanti. Sekarang, Rusdi dengan usaha ingin membangkitkan ekonomi kalangan Nahdliyyin (NU).
Dibagian lain, kalangan konglomerat Cina, seperti James Riyadi, Prayogo Pangestu, Tomy Winata, dan sejumlah konglomerat Cina lainnya, menggunakan Jokowi sebagai 'boneka' menguasai Indonesia. Pantas, kemarin rakyat DKI Jakarta melakukan demontrasi menuntut pertanggungjawaban Jokowi yang sudah berkhianat, meninggalkan jabatannya sebagai gubernur, dan mengikuti arahan Mega dan konglomerat Cina, dijadikan calon presiden.
Peristiwa yang maha dahsyat terjadi di Indonesia saat krisis ekonomi, pemerintah Soeharto memberikan dana talangan (bail out) yang dikenal dengan BLBI kepada konglomerat Cina, nilainya Rp650 triliun, dan dana itu dikemplang oleh mereka. Sehingga, membuat rakyat menjadi jembel dan kere, dan nasibnya sebagai bangsa pariah. Sementara itu, Mega yang mengaku pemimpin partai 'wong cilik' memberikan pengampunan saat berulang tahun di Bali, tahun 2002.
Prabowo dengan jelas dan lantang, dia menolak Indonesia dijadikan jajahan asing, dan diperbudak asing, dan dia akan memerdekan Indonesia. Mungkinkah janji itu akan ditepatinya?
Di tengah perubahan lingkungan strategis, dan pengaruh asing yang semakin kuat terhadap Indonesia, di masa depan diperulkan pemimpin yang memiliki visi, dan pandangang jelas. Berani menghadapi berbagai tantangan masa depan yang sangat komplek. Mantan Ketua PB NU Hasyim Muzadi, beberapa waktu lalu, menyatakan, ragu terhadap kemampuan memimpin Jokowi, dan dinilai oleh Hasyim Muzadi, Jokowi belum jelas visi dalam memimpin Indonesia.
Apalagi, Indonesia sudah masuk dalam perjanjian perdagangan bebas, seperti WTO, APEC, dan AFTA. Ini memerlukan pemimpin yang kuat. Bukan seperti Jokowi. Di mana Jokowi hanya mendapatkan 'pencitraan' media sekuler dan Katolik, seperti Kompas dan Tempo.
Di masa depan Indonesia tidak mungkin lagi dipimpin oleh tokoh yang hanya bermodal dari 'pencitraan' dan hasil 'survei'. Jokowi dicitrakan sebagai sosok yang sederhana, anti korupsi, dan merakyat. Semua itu palsu alias bohong. Lihat kasus pembelian 1.000 busway dari Cina yang menghabiskan dana Rp 1 triliun. Penuh dengan korupsi.
Sementara itu, Jokowi baru satu tahun memimpin Jakarta, sudah ditinggal dan ikut dalam pencalonan bursa 'Capres' yang diusung oleh PDI. Seabrek persoalan DKI Jakarta ditinggalkan begitu. Rakyat DKI benar-benar dikhianati oleh Jokowi. Apakah tokoh seperti Jokowi yang sudah berkhianat terhadap pemilihnya itu, nantinya bisa jujur dan menjaga amanah saat memimpin Indonesia? Wallahu'alam.
JAKARTA (voa-islam.com) - Hari-hari ini bangsa Indonesia terperangah mendengar pernyataan Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto bahwa demokrasi di Indonesia menjadi kleptokrasi alias demokrasi maling. Betapa tidak sekarang begitu mahalnya menjadi pejabat publik.
Menjadi anggota legislatif, gubernur, bupati, walikota, dan presiden. Menurut Menteri Dalam Negeri, Gumawan Fauzi, tiga kali putaran pemilihan gubernur Jawa Timur, menghabiskan dana Rp 3 triliun. Ikut pemilihan presiden harus mempunyai modal paling sedikit Rp 3 triliun. Mencalonkan anggota legislatif harus mengeluarkan dana Rp 3 – 10 miliar. Ingin menjadi gubernur, bupati, dan walikota, semuanya membutuhkan dana, bermiliar-miliar.
Sekarang sudah lebih 60 persen gubernur yang menjadi tersangka. Bupati dan Walikota jumlah sudah mencapai hampir 400 yang menjadi tersangka. Belum lagi, anggota legislatif (DPR), sudah berjibun yang menjadi tersangka dan masuk bui. Tidak ada partai yang tidak ada pemimpinnya yang tidak menjadi tersangka dan masuk bui.
Tetapi, berdasarkan laporan dari KPK, tetap yang menjadi juara korupsi, yaitu PDIP dan Golkar. Dua partai yang masih dielu-elukan itu, sejatinya para maling dan juaranya korupsi, di susul Demokrat, yang hampir seluruh pemimpinnya sudah dikandangi oleh KPK. Karena korupsi dan merampok uang rakyat, dan sekarang mereka tanpa malu sedikitpun mengaku menjadi pembela rakyat.
Selain, mereka demen makan uang rakyat, lewat APBN, mereka paling doyan ‘daun muda’ yaitu para artis dan bintang film. Berita heboh yang menghunjam sekarang, terkait dengan ARB (Aburizal Bakri), yang berlibur dengan artis kakak beradik Marcella dan Olovia Zalianty di Maladewa, selama dua pekan.
Selanjutnya, Prabowo Subianto menegaskan demokrasi di Indonesia sudah bergeser menjadi kleptokrasi. Sebab sekarang bukan lagi rakyat yang berkuasa, melainkan para penjahat ‘berdasi’ alias para maling di negeri ini. Siapa yang dimaksud oleh Prabowo para maling-maling itu?
Hal ini, seperti dikemukakan oleh Ketua KPK Abraham Samad, saat memberikan pengarahan di acara Rakernas III PDI Perjuangan pada 7 September 2013, menyoroti lemahnya kebijakan regulasi untuk melindungi sumber daya energi Indonesia. Samad mengatakan, dari 45 blok Migas yang beroperasi di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya dikuasai oleh kepemilikan asing.
Menurut perhitungan KPK, potensi pendapatan negara sebesar Rp7.200 triliun hilang setiap tahun karena penyelewengan. Bila ditotal, pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok Migas, batubara, dan nikel di setiap tahunnya mencapai Rp20.000 triliun yang bila dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulan bisa mencapai Rp20 juta. Namun karena para pejabat, politisi, pengusaha dan birokrat terlibat korupsi secara masif, fenomena negara kleptokrasi (maling) semakin jelas.
Hal ini tidak jauh dari praktik korupsi, kronisme dan nepotisme. Menurut Prabowo, Indonesia menuju negara kleptokrasi atau negara yang diurus oleh para penjahat dan maling,melalui sistem demokrasi kriminal dewasa ini.
Setiap individu berhak mengajukan diri menjadi pemimpin (anggota DPR/DPRD, walikota, bupati, gubernur bahkan presiden) syaratnya harus memiliki modal (uang) yang besar. Coba lihat saat ini proses peilihan anggota DPR/DPRD yang membutuhkan banyak uang.
Tidak hanya untuk setoran kepada partai yang akan mengusung mereka, juga karena tingginya biaya demokrasi itu sendiri, seperti kamapanye dan segala macamnya. Akibatnya, dalam upaya mengembalikan modal, tindak kejahatan korupsi politik menjadi tidak terelakkan. Dalam sistem yang kleptokratik, demokrasi prosedural menjadi demokrasi kriminal.
Kasus korupsi BLBI yang menghabiskan dana Rp 650 triliun yang dirampok konglomerat Cina, yang sekarang mencukongi Jokowi, kasus Partai Demokrat yang menyeret Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, Miranda Goeltom, skandal Bank Century, SKK Migas dan lainnya, hanyalah puncak gunung es dari parahnya korupsi di Indonesia.
Jadi, Indonesia pasca pemilu 2014, akan jauh lebih suram, dan tanpa masa depan. Karena betapa Indonesia sudah jatuh ke tangan para bandit, maling, dan bromocorah yang berdasi dan menggunakan jas, dan baju safari. Tak ada harapan yang bisa memberikan optimisme dengan jalan demokrasi bagi bangsa Indonesia. (afgh/dbs/voa-islam.com)
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/opini/2014/03/25/29635/indonesia-suram-tanpa-masa-depan-dengan-demokrasi-maling/#sthash.pcGkftHV.dpuf
Menjadi anggota legislatif, gubernur, bupati, walikota, dan presiden. Menurut Menteri Dalam Negeri, Gumawan Fauzi, tiga kali putaran pemilihan gubernur Jawa Timur, menghabiskan dana Rp 3 triliun. Ikut pemilihan presiden harus mempunyai modal paling sedikit Rp 3 triliun. Mencalonkan anggota legislatif harus mengeluarkan dana Rp 3 – 10 miliar. Ingin menjadi gubernur, bupati, dan walikota, semuanya membutuhkan dana, bermiliar-miliar.
Sekarang sudah lebih 60 persen gubernur yang menjadi tersangka. Bupati dan Walikota jumlah sudah mencapai hampir 400 yang menjadi tersangka. Belum lagi, anggota legislatif (DPR), sudah berjibun yang menjadi tersangka dan masuk bui. Tidak ada partai yang tidak ada pemimpinnya yang tidak menjadi tersangka dan masuk bui.
Tetapi, berdasarkan laporan dari KPK, tetap yang menjadi juara korupsi, yaitu PDIP dan Golkar. Dua partai yang masih dielu-elukan itu, sejatinya para maling dan juaranya korupsi, di susul Demokrat, yang hampir seluruh pemimpinnya sudah dikandangi oleh KPK. Karena korupsi dan merampok uang rakyat, dan sekarang mereka tanpa malu sedikitpun mengaku menjadi pembela rakyat.
Selain, mereka demen makan uang rakyat, lewat APBN, mereka paling doyan ‘daun muda’ yaitu para artis dan bintang film. Berita heboh yang menghunjam sekarang, terkait dengan ARB (Aburizal Bakri), yang berlibur dengan artis kakak beradik Marcella dan Olovia Zalianty di Maladewa, selama dua pekan.
Selanjutnya, Prabowo Subianto menegaskan demokrasi di Indonesia sudah bergeser menjadi kleptokrasi. Sebab sekarang bukan lagi rakyat yang berkuasa, melainkan para penjahat ‘berdasi’ alias para maling di negeri ini. Siapa yang dimaksud oleh Prabowo para maling-maling itu?
Hal ini, seperti dikemukakan oleh Ketua KPK Abraham Samad, saat memberikan pengarahan di acara Rakernas III PDI Perjuangan pada 7 September 2013, menyoroti lemahnya kebijakan regulasi untuk melindungi sumber daya energi Indonesia. Samad mengatakan, dari 45 blok Migas yang beroperasi di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya dikuasai oleh kepemilikan asing.
Menurut perhitungan KPK, potensi pendapatan negara sebesar Rp7.200 triliun hilang setiap tahun karena penyelewengan. Bila ditotal, pajak dan royalti yang dibayarkan dari blok Migas, batubara, dan nikel di setiap tahunnya mencapai Rp20.000 triliun yang bila dibagi ke seluruh rakyat, maka pendapatan rakyat Indonesia per bulan bisa mencapai Rp20 juta. Namun karena para pejabat, politisi, pengusaha dan birokrat terlibat korupsi secara masif, fenomena negara kleptokrasi (maling) semakin jelas.
Hal ini tidak jauh dari praktik korupsi, kronisme dan nepotisme. Menurut Prabowo, Indonesia menuju negara kleptokrasi atau negara yang diurus oleh para penjahat dan maling,melalui sistem demokrasi kriminal dewasa ini.
Setiap individu berhak mengajukan diri menjadi pemimpin (anggota DPR/DPRD, walikota, bupati, gubernur bahkan presiden) syaratnya harus memiliki modal (uang) yang besar. Coba lihat saat ini proses peilihan anggota DPR/DPRD yang membutuhkan banyak uang.
Tidak hanya untuk setoran kepada partai yang akan mengusung mereka, juga karena tingginya biaya demokrasi itu sendiri, seperti kamapanye dan segala macamnya. Akibatnya, dalam upaya mengembalikan modal, tindak kejahatan korupsi politik menjadi tidak terelakkan. Dalam sistem yang kleptokratik, demokrasi prosedural menjadi demokrasi kriminal.
Kasus korupsi BLBI yang menghabiskan dana Rp 650 triliun yang dirampok konglomerat Cina, yang sekarang mencukongi Jokowi, kasus Partai Demokrat yang menyeret Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, Miranda Goeltom, skandal Bank Century, SKK Migas dan lainnya, hanyalah puncak gunung es dari parahnya korupsi di Indonesia.
Jadi, Indonesia pasca pemilu 2014, akan jauh lebih suram, dan tanpa masa depan. Karena betapa Indonesia sudah jatuh ke tangan para bandit, maling, dan bromocorah yang berdasi dan menggunakan jas, dan baju safari. Tak ada harapan yang bisa memberikan optimisme dengan jalan demokrasi bagi bangsa Indonesia. (afgh/dbs/voa-islam.com)
- See more at: http://www.voa-islam.com/read/opini/2014/03/25/29635/indonesia-suram-tanpa-masa-depan-dengan-demokrasi-maling/#sthash.pcGkftHV.dpuf
0 komentar:
Posting Komentar
Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi RepublikTi. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan